Surat izin sakit adalah dokumen yang diperlukan oleh siswa SD ketika tidak dapat hadir ke sekolah karena sakit. Prosedur dan syarat pengajuan surat izin sakit di sekolah dasar (SD) dapat berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Namun, umumnya ada beberapa langkah yang harus diikuti oleh orang tua atau wali murid saat ingin mengajukan surat izin sakit untuk anak mereka.
Pertama, orang tua atau wali murid harus segera memberitahukan guru kelas atau kepala sekolah tentang keadaan sakit yang dialami oleh anak. Kemudian, mereka harus menyiapkan surat izin sakit yang berisi informasi tentang nama lengkap siswa, kelas, alasan sakit, serta tanggal mulai dan berakhirnya izin sakit. Surat izin sakit juga harus ditandatangani oleh orang tua atau wali murid.
Setelah surat izin sakit disiapkan, orang tua atau wali murid dapat mengajukan surat izin sakit tersebut ke guru kelas atau kepala sekolah. Biasanya, sekolah akan meminta tambahan informasi medis seperti surat keterangan dari dokter atau rumah sakit sebagai bukti bahwa siswa memang sedang sakit.
Penting untuk diingat bahwa pengajuan surat izin sakit harus dilakukan secepat mungkin agar sekolah dapat mengantisipasi kekosongan kursi dan memberikan perhatian khusus kepada siswa yang sedang sakit. Selain itu, orang tua atau wali murid juga harus memastikan bahwa surat izin sakit telah disetujui oleh pihak sekolah sebelum siswa dapat kembali ke sekolah.
Dengan mengikuti prosedur dan syarat pengajuan surat izin sakit yang berlaku di sekolah SD, orang tua atau wali murid dapat memastikan bahwa anak mendapatkan perawatan yang tepat saat sedang sakit dan menghindari masalah absensi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam mengurus izin sakit anak di sekolah.
Referensi:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Sakit dan Keterangan Dokter Bagi Peserta Didik Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020
3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
